Home

Sejarah

Anggota

Angkatan

Kepengurusan

Lambang

DP dari Masa ke Masa

Kegiatan

Lain-lain


Bencana Ekologis

Indonesia adalah negeri yang rawan dan rentan terhadap bencana, baik yang berasal dari alam maupun yang terjadi akibat perbuatan manusia. Menurut data Bakornas, dalam kurun waktu lima tahun, 1998-2004 terjadi 1.150 kali bencana, dengan korban jiwa 9.900 orang serta kerugian sebesar Rp 5.922 miliar; Tiga bencana utama adalah banjir (402 kali, korban tewas 1.144 orang, kerugian Rp 647,04 miliar), kebakaran (193 kali, korban tewas 44 orang, kerugian Rp 137,25 miliar) dan tanah longsor (294 kali, korban tewas 747 orang, kerugian Rp 21,44 miliar).

Bencana seperti banjir, kekeringan dan longsor sering dianggap sebagai bencana alam dan juga takdir.  Padahal fenomena tersebut, lebih sering terjadi karena salah urus lingkungan dan aset alam, yang terjadi secara akumulatif dan terus-menerus. Dampak dari bencana tersebut bukan hanya pada korban jiwa dan benda, namun berdampak pula pada produksi pertanian, tercemarnya sumber air serta masalah sosial yang lebih luas seperti pengungsi dan migrasi penduduk. Walaupun kekerapan bencana meningkat secara signifikan beberapa tahun terakhir ini, pemerintah tidak melakukan kajian menyeluruh mengenai pola dan penyebab bencana tersebut.

Direktur Eksekutif WALHI, Chalid Muhammad menyatakan bahwa saat ini keberlanjutan Indonesia berada dititik kritis karena bencana ekologis yang terjadi secara akumulatif dan simultan di berbagai tempat, tanpa ada upaya yang signifikan untuk mengurangi kerentanan dan kerawanan masyarakat terhadap dampak bencana ekologis.

“Bencana ekologis adalah akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam yang telah mengakibatkan kolapsnya pranata kehidupan masyarakat,” terang Chalid Muhammad.

Pertanda bencana ekologis justru ada di depan mata dimana masyarakat sebagai stakeholder utama dan lingkungan hidup berada pada kondisi ketiadaan pilihan untuk bertahan hidup, gagalnya fungsi ekosistem, tersingkirnya hak-hak masyarakat lokal, kemiskinan; dan kematian.

Untuk menahan dan mengurangi laju bencana ekologis yang lebih luas, maka WALHI sendiri mengajukan beberapa pra-syarat, sebagai berikut:

  • Reorientasi visi pembangunan dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi masyarakat berkelanjutan (sustainable societies).
  • Mengedepankan pendekatan bioregion dan meninggalkan paradigma sektoral dalam pengelolaan aset alam dan wilayah.
  • Menyelesaikan konflik agraria dan sumberdaya alam, diikuti dengan reforma agraria sejati.
  • Mengembangkan partisipasi sejati rakyat dalam pembangunan dengan indikator organisasi rakyat yang kuat, kritis, dan mandiri.
  • Membangun resiliensi dan resistensi rakyat terhadap privatisasi dan komodifikasi sumber kehidupan.
  • Mengakui kearifan lokal pengurusan sumber-sumber kehidupan dan mendudukkan kembali peran Negara sebagai penjamin hak konstitusional warga negara.

Untuk itu, diperlukan hal-hal nyata untuk mendukung penghentian bencana ekologi. ”Untuk memulainya, diperlukan aktivitas nyata seperti membangun refleksi kritis atas konsumsi sehari-hari yang berdampak pada kerusakan alam, mengembangkan budaya konsumsi dan produksi yang cinta lingkungan dari kelompok masyarakat terkecil, serta mempromosikan pendekatan bioregion sebagai prasyarat perubahan paradigma yang utama,” tegas Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif WALHI.

Kontak:
Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, chalid@walhi.or.id, 0811.847.163